—Tujuan
dan Kompetensi yang Diharapkan Bagi Mahasiswa
—Gejala korupsi dan
defenisi korupsi
—Korupsi dan modernisasi
—Praktik-praktik korupsi
di Indonesia, korupsi dengan latar belakang masyarakatnya
—Korupsi akibat iklim
politik yang tidak sehat
—Korupsi dan administrasi
Negara yang simpang siur
—Infiltrasi bisnis ke
dalam pemerintahan
—Tanggapan pemerintah dan
rakyat terhadap korupsi
—Saran-saran penanggulangan korupsi.
—
DEFENISI DAN GEJALA KORUPSI
—Korupsi adalah tingkah inidividu yg menggunakan wewenang
dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan
negara.
—Korupsi merupakan gejala: salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi,
salah urus terhadap sumber2 kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan
kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk
memperkaya diri sendiri.
—
—Next.....
Delict korupsi, menurut KUHP adalah kejahatan atau
kesalahan ataupun perbuatan yg bisa dikenai tindak dan sanksi hukum.
1.KUHP 419 Bagi PNS
2.KUHP 420 Bagi Penegak
hukum/hakim
3.KUHP 423
4.KUHP 425
—
—Next.....
Bentuk praktek-praktek yang dapat dimasukkan dalam perbuatan
korupsi, antara lain :
Pengelapan, penyogokan, penyuapan, kecerobohan administrasi
dgn intensi mencuri kekayaan negara, pemerasan, penggunaan kekuatan
hukum/senjata utk imbalan dan upah materiil, barter kekuasaan politik dgn uang,
penekanan2 kontrak oleh kawan untuk mendpt komisi besar bagi diri sendiri &
kelompok dlm penjualan pengampunan pd oknum2 yg melakukan tindak pidana agar
tdk dituntut oleh yg berwajib dgn imbalan uang suap, eksploitasi dan pemerasan
formal oleh pegawai dan pejabat resmi, dll.
—Next....
—Korupsi sudah berlgsg sejak zaman Mesir kuno, babilonia,
Roma sampai abad pertengahan dan sekarang.
—Korupsi jarang terdapat dalam masyarakat primitif, hal ini
disebabkan oleh dominasi dari tradisi dalam penentuan tingkah laku manusia.
—Budaya korupsi berkembang dgn semakin majunya dunia ekonomi
dan politik.
—KORUPSI
DAN MODERNISASI
—Korupsi berlangsung pada semua lapisan masyarakat.
—Korupsi paling banyak terjadi dalam masa modernisasi.
—Korupsi berbarengan dgn pembangunan industri, perkembangan
sumber2 kekayaan dan kekuasaan baru, dan bersamaan dgn tampilnya kelas2 baru yg
banyak mengajukan tuntutan baru pada pihak pemerintah.
—Korupsi terjadi krn tdk adanya institusionalisasi politik
yg efektif dan krg berfungsinya sistem kontrol dan yudikatif.
—
—Next...
Sebab-sebab
modernisasi menelorkan banyak praktek korupsi karena:
—Modernisasi menimbulkan perubahan2 nilai yang mendasar di
masyarakat, khususnya dalam hal norma2, harapan, prestasi dan ambisi materiil.
—Modernisasi selalu menelorkan sumber2 kekayaan dan
kekuasaan baru tanpa menyertakan tegaknya lembaga2 kontrol yang seimbang.
—Modernisasi memungkinkan perluasan otoritas dan kekuasaan
pemerintah, serta melipatgandakan akivitas2 pembangunan dan pengaturan yg
semuanya memberikan celah2 bagi tindak korupsi.
—Pergeseran nilai-nilai dan norma-norma etis.
—Di negara2 berkembang termasuk Indonesia, modernisasi pada
umumnya tidak atau belum ditunjang oleh pengembangan lembaga2 politik, bahkan
melemahkan institusi2 politik.
Efek modernisasi melahirkan runtutan
peristiwa, sbb :
—Partai2 politik tidak memiliki konsistensi, selalu berubah2
pendirian dan ideologi dan mudah dibeli
—Kepentingan pribadi pimpinan lebih menonjol daripada
kepentingan umum
—Kesejahtaraan umum mudah dikorbankan demi kepentingan
pemimpin2 partai politik tertentu
—
—Next....
—Lembaga politik tidak berfungsi dan menjadi alat
dimanipulir oleh oknum-oknum pemimpinannya.
—Akibatnya lembaga politik masyarakat tidak memiliki
kesadaran politik
—Oknum politik berlomba cari keuntungan sendiri secara
materiil
—Terjadinya proses erosi pada demokrasi kekacauan dan
perpecahan
—OKB berambisi besar mendapatkan status sosial dan politik
yg setara dengan status ekonominya
—Dengan mental korup, kekayaan dan pendapatan dibagikan
secara tidak merata atau adil
—Negara berkembang, politik dijadikan jalan mencapai
kekayaan.
—dlll
—Sejak masa penjajahan Belanda dan Jepang hingga kemerdekaan
sebagian besar dari rakyat Indonesia adalah tani dan protelar tanpa harta
benda.
—Adanya dorongan yg kuat untuk meningkatkan taraf kehidupan
dan status sosial, khususnya kalangan para pemimpin.
—Munculnya garde/pendobrak di orba baru dengan harapan, dan
dorongan berprestasi (N-Achievment) dengan emosi yang amat kuat utk mengubah
nasib.
—Dgn ambisi tidak sedikit para tokoh pemimpin yang terjebak
arus terobesesi utk cepat makmur dan kaya
—Munculnya kaum jet-set dan ditambah dengan masuknya budaya moderndi tanah air
—
—Next....
—Banyak pejabat yang korup baik sipil maupun berbaju uniform
dan kaya yang dipuja2 dan elu2kan banyak orang.
—Banyak praktek2 korupsi dalam bentuk pemerasan dan
intimidasi, terutama perusahaan illegal
—Bank2, perusahaan dijadikan sumber penghasilan bagi pejabat
lokal dengan cara memberi fasilitas, dll
—Terjadi banyak penyuapan, penyogokan, pembelian dan barter
menjadi alat infiltrasi bagi kls2 ekonomi baru (OKB) untuk membeli politik dan
kekuasaan agar masuk golongan kelas elite.
—Terjadi pembelian dengan uang jabatan2 di eksekutif,
legistatif, yudikatif.
—
—KORUPSI
AKIBAT IKLIM POLITIK YG TIDAK SEHAT
—Partai sebagai penentu haluan negara dan jalannya
pemerintahan, diantara partai2 bersaing secara tidak sehat, dan lebih
mementingkan kepentingan kelompok sendiri.
—Persaingan yg meruncing diantara partai2 untuk menduduki
fungsi dan jabatan menambah kas partai dan pribadi akibatnya praktek korupsi
merajalela.
Efek buruk dari multi-partai, diantaranya:
—Tidak mampu membangun kelembagaan pemerintah yg efektif dan
stabil.
—Menjadi wahana bagi para politisi muda dan ambisi untuk
mengembangkan karier politik pribadi, kepentingan pribadi.
—
—
—Next .....
— Agen politik menjadi pemecah belah rakyat
—loyalitas partai dan kepentingan diri sendiri ada di atas
loyalitas terhadap bangsa dan negara
—partai dijadikan alat untuk kepentingan pribadi pemimpinnya
—Partai politik yang banyak membuka bagi negara untuk
pengaruh2 penetratif dan subversif dari
kekuatan2 asing.
—
—
—KORUPSI
DAN ADMINISTRASI YANG SIMPANG SIUR
—Akibat dari pola nepotisme terjadilah banyak kepincangan
dan kebanyakan jumlah pegawai.
—Administrasi negara kurang efektif dan budget untuk gaji
pegawai kurang memadai sehingga banyak semrawut, kongkalikong --- banyak
terjadi pengelapan dan salah urus.
—Keadaan geografis kepulauan dan pulau2 kecil perlu adanya
sistem desentralisasi dengan otonomi yg luas. Kenyataan sistem tersentralisasi.
—Aparat pemerintah tidak bisa netral dan objektif –
kekuasaan jadi instrumen melanggengkan kekuasaan
—Pegawai dan pejabat tidak menjadi abdi rakyat – tapi jadi
abdi harta dan tahta.
—Birokrasi yg salah urus terjadi barter antara loyalitas
politik dengan sumber kekayaan/ekonomi.
—INFILTRASI
BUSINESS KE DALAM PEMERINTAHAN
—Korupsi berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan2 di
bidang ekonomi, usaha dan perdagangan, dan project2 yang membutuhkan budget
milyaran.
—Kontrak2 dibarengi dengan hadiah dan komisi tinggi tetapi
prestasi kerja minim.
—Konsentrasi jumlah uang yang besar oleh sindikat
perdagangan dipergunakan untuk menyuap para pejabat, termasuk penegak hukum,
dan oknum angkatan TNI/Polri.
—Penanaman modal asing dan kehadiran pengusaha-pengusaha
merangsang perkembangan korupsi, melalui perizinan, fasilitas usaha, kontrak2
dan monopoli ekonomi tertentu, dll
—TANGGAPAN
RAKYAT DAN PEMERINTAH TERHADAP KORUPSI
TANGGAPAN RAKYAT:
— Bersikap acuh tak acuk – hingga apatis dengan korupsi yang
terjadi.
— Terkadang merasa hormat dan takjub akan kemewahan dan cara
hidup golongan jet-set dan para koruptor.
— Tapi kadang merasa dongkol yang berlebihan.
BEDA DGN MAHASISWA :
—Mahasiswa melakukan protes terbuka dgn emosi yang
meluap-luap, mengutuk perbuatan korupsi.
—Mendorong pemerintah untuk bertindak korektif terhadap
perbuatan korupsi.
—Mahasiswa terus menyuarakan/kritik2 ketidakadilan yang
aspirasinya murni, berangkat dari rasa ketidakpuasan atau kegelisahan
psikologis
—
—
—Next...
TANGGAPAN PEMERINTAH :
—Dimulai thn 60 pemerintah membentuk Tim Pemberantasan
Korupsi
—Undang-Undang Korupsi
—Komisi Empat dan OPSTIB (Operasi Tertib) pusat dan daerah
—Hingga sampai sekarang adanya namanya Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK )
—Terjadinya
Korupsi Sebagai Penanda – Pengukur :
—Tidak adanya perlembagaan politik yg efektif
—Tidak adanya partisipasi politik sebagian besar rakyat
Indonesia.
—Tidak adanya badan hukum dan sanksi yang mempunyai kekuatan
yg riil.
—SARAN-SARAN
PENANGGULANGAN KORUPSI
—Perlunya kesadaran dan partisipasi rakyat dalam partisipasi
politik dan kontrol sosial.
—Menanamkan aspirasi nasional yang positif, mengutamakan
kepentingan nasional, kejujuran, dll.
—Para pemimpin dan pejabat memberikan teladan baik.
—Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan
menghukum tindak korupsi.
—Reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan,
melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan2 sebawahnya. Perlu
adanya koordinasi
—Adanya sistem penerima pegawai berdasarkan prinsip
achievement atau keterampilan teknis
—
—
—Next...
—Adanya kebutuhan pada pegawai2 negeri yang non politik demi
kelancaran administrasi pemerintah.
—Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur.
—Sistem budget dikelola oleh pejabat2 yang memiliki tanggung
jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien.
—Herregistrasi terhadap kekayaan perorangan yang menyolok,
dengan pengenaan pajak yang tinggi, kekayaan yang statusnya tidak jelas diduga
menjadi hasil korupsi, disita negara.
—dlll
—
TERIMA KASIH
—
